Cut Off BPJS Kesehatan vs Turn Over

Bicara tentang BPJS Kesehatan, berbicara juga tentang BPJS, yang merupakan sebuah lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial disingkat BPJS, berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, berbadan hukum nirlaba, dan berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS selanjutnya akan menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia seperti lembaga asuransi jaminan kesehatan PT. Askes Indonesia bertranformasi menjadi BPJS Kesehatan dan lembaga jaminan sosial Ketenagakerjaan PT. Jamsostek bertranformasi BPJS Ketenagakerjaan.

Sejumlah masalah tekhnis tentunya dihadapi pada saat masa transisi ini, terutama bagi peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dari Jamsostek menuju BPJS Kesehatan. Mari kita coba urut proses tranformasi Jaminan Kesehatan jenis peserta dari badan usaha ini. Sebelumnya adalah jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK), jaminan kesehatan bagi tenaga kerja (swasta), dulunya dikelola oleh Jamsostek, dimana diatur bahwa setiap Badan Usaha yang mempunyai karyawan 10 orang yang wajib mengikut-sertakan pegawainya dalam program Jamsostek. Untuk Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ini sewaktu dikelola oleh Jamsostek, bukan menjadi suatu kewajiban, Jamsostek memberi kebebasan kepada Badan Usaha untuk ikut atau tidak. Jika Badan Usaha mampu mengikut-sertakan karyawannya dalam asuransi kesehatan yang lebih baik, maka tidak perlu ikut dalam program JPK.

Sebelum program JPK dikelola oleh Jamsostek bertranformasi menjadi BPJS Kesehatan, pada umumnya peserta masih merasakan pelayanan kesehatan, dari pengurusan pendaftaran dan cetak kartu kesehatan, hingga penggunaan kartu tanpa mendapatkan banyak kendala diberbagai sudut pelayanan. Meskipun untuk masa transisi selama 3 bulan ke depan, kartu peserta JPK bagi tenaga kerja formal masih dapat digunakan, sejak pengalihan nama dari PT. Jamsostek menjadi BPJS Tenaga Kerja per 31 Desember 2013. Setelah pengalihan (tranformasi) JPK menjadi BPJS Kesehatan yang mulai dilaksanakan pada Januari 2014, kini setiap pegawai yang memiliki kartu JPK Jamsostek ataupun tidak, yakni bagi setiap tenaga kerja dan pekerja penerima upah wajib diikutsertakan, aturan tersebut sudah ada di dalam ketentuan umum Peraturan Presiden No. 12 tahun 2013.

Masalah mutasi dari JPK Jamsostek ke BPJS Kesehatan tidak se-sederhana itu, ternyata mutasi itu cukup menyita perhatian pihak yang terlibat. Apabila dalam hal ini badan usaha melakukan konfirmasi mengenai kepesertaan JPK, setelah diresmikan perpindahan tersebut, di pihak Jamsostek ternyata sudah mengirimkan data peserta JPK kepada pihak BPJS Kesehatan. Namun setelah dikonfirmasi ke pihak BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan malah meminta supaya perusahaan mengisi form 34 yang berisi data-data identitas karyawan (peserta JPK) berdasarkan data dari kartu keluarga. Ternyata setelah berlangsung kepesertaan BPJS hingga sekarang, permintaan data tersebut adalah demi kepentingan identitas kepesertaan. Nantinya, bahkan hal ini sudah berlangsung dari awal, terdapat banyak perpindahan jenis kepesertaan baik dari peserta jaminan kesehatan umum (mandiri) ke badan usaha, atau sebaliknya. Atau badan usaha ke badan usaha yang lainnya. Dengan adanya identitas (NIK/nomor KK) ini akan dapat memperkecil resiko kesalahan data, bahkan hingga kini, masih terjadi ada nya kepemilikan kartu lebih dari 1 (satu) kepesertaan.

Perusahaan wajib mengikutsertakan karyawannya untuk ikut BPJS Kesehatan. Sebelum diberlakukan pengiriman data peserta secara online seperti sekarang ini, perusahaan mengirim data peserta melalui sistem manual, yakni perusahaan mendatangi langsung kantor BPJS Kesehatan, seperti aturan yang diberlakukan di salah satu kantor cabang, jika dibawah 20 peserta, cukup membawa copy kartu keluarga, proses entri, langsung pada saat itu juga, namun jika diatas 20 peserta, perusahaan memberikan data melalui form 34, dan proses entri data dilakukan petugas pada hari-hari berikutnya. Di masa transisi tersebut, tidak sedikit muncul berbagai kendala, bagi pihak terkait, terutama bagi peserta jaminan kesehatan itu sendiri. Diperparah lagi setelah pihak BPJS Kesehatan membuat aturan baru di akhir tahun 2014, seperti dengan adanya sistem cut off.

Dengan adanya banyak perpindahan jenis kepesertaan, (BPJS Mandiri/badan usaha) ini, karena dimungkinkan yang dulunya berstatus peserta mandiri, karena selanjutnya sebagai pekerja penerima upah, maka kewajiban menjadi peserta BPJS akan dengan sendirinya harus menjadi tanggungan badan usaha. Tidak sedikit peserta BPJS ini akan berpindah-pindah penanggungan dari badan usaha satu ke badan usaha lainnya (turn over), yang akan mempengaruhi layanan BPJS Kesehatan. Untuk memperkuat integrasi layanan BPJS kesehatan, termasuk layanan bagi pihak peserta dari perusahaan /badan usaha, dalam rangka pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan, pemerintah mengembangkan sistem teknologi informasi melalui sistem online (edabu). Khusus data peserta baru, pengiriman data wajib menggunakan sistem online (edabu) tersebut. Untuk peserta mutasi yang sebelumnya memiliki kepesertaan mandiri (umum) atau pindahan dari perusahaan lain, perusahaan penanggung melakukan pendaftaran (mutasi) secara manual mendatangi kantor BPJS Kesehatan.

Setiap hari ada ribuan peserta baru dan mutasi-an dari badan usaha. Jika semuanya mendaftar di Kantor BPJS, Akibatnya BPJS Kesehatan dibanjiri pengiriman data peserta dari badan usaha, jika terbatasnya pelayanan, aktivasi kartu lambat laun tertunda dan tidak dilakukan proses entry secara langsung. Sejak tanggal 1 November 2014, berlakulah adanya sistem cut off, oleh karena itu diberlakukan batas akhir untuk aktifitas mutasi yang terikat prosedur cut offmutasi masuk (anggota baru dan perpindahan dari peserta perorangan ke perusahaan & perusahaan ke perusahaan) dan mutasi keluar (resign) Sebelum tanggal 15 setiap bulannya. Apabila melebihi batas waktu tidak dapat diproses 1 bulan selanjutnya melainkan masuk pada perhitungan 2 bulan selanjutnya. Untuk aktifitas mutasi yang tidak terikat prosedur cut off, diantaranya penambahan anggota keluarga, perubahan data peserta, dan perubahan faskes setelah 3 bulan, itu dapat dilakukan diluar tanggal cut off.

Sementara sanksi hanya tinggal sanksi, berdasarkan PP No. 86 Tahun 2013, ada beragam sanksi yang dapat dijatuhkan mulai dari teguran tertulis, denda dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Hingga BPJS akan diberi kewenangan untuk membentuk petugas pengawas terhadap berbagai pelanggaran dilapangan. Namun dibalik itu semua, terdapat masalah tekhnis pendaftaran peserta dari badan usaha. Hingga diberlakukannya masa cut off, permasalahan pengaktifan kartu menjadi topik utama pada sejumlah badan usaha, dimana tingginya perpindahan (turn over) tenaga kerja dari perusahaan satu ke perusahaan lainnya.

Kita ambil satu kasus saja, jika seorang tenaga kerja (TK) keluar pada akhir bulan Agustus 2015, maka badan usaha A akan melaporkan mutasi keluar di tanggal 01 September 2015. Jika laporan diterima sebelum tanggal 15 September, maka status non-aktifan TK tersebut adalah di bulan Oktober 2015. (bulan september masih aktif /masih menjadi tanggungan di badan usaha A dan akan berstatus non aktif bulan Oktober, itu-pun setelah dilakukan pembayaran premi maksimal tanggal 10 oktober). Perusahaan memiliki masa pembayaran dari tanggal 1 hingga tanggal 10 setiap bulannya.

Apabila TK sudah bekerja di badan usaha B mulai bulan September 2015, maka badan usaha B tidak dapat melakukan mutasi masuk pada bulan September karena TK masih aktif dan berstatus masih tertanggung pada badan usaha A. Mutasi masuk, baru bisa dilakukan setelah lewat tanggal 10 oktober, (menunggu masa pembayaran premi perusahaan A, sehingga TK sudah berstatus non-aktif di BPJS). Badan usaha B hanya memiliki waktu maksimal cut off tanggal 15. untuk segera melakukan mutasi masuk dan TK tersebut akan aktif pada bulan Nopember 2015. Dengan demikian ada masa non-aktif kartu pada bulan Oktober 2015. Bagaimana dengan badan usaha yang melaporkan TK setelah melebihi masa cut off (lewat tanggal 15 Oktober), status kartu akan aktif di bulan Desember 2015. Maka status kartu non aktif selama 2 bulan.

Demikian juga pada kasus TK yang sudah memiliki kartu BPJS mandiri, perusahaan dapat melakukan mutasi masuk, secara manual di kantor BPJS dengan syarat TK sudah membayar iuran /premi bulan berjalan. Jika di daftarkan pada bulan September, maka TK masih memiliki keharusan pembayaran iuran bulan September ini. Untuk meminimalkan masa non aktif kartu, hendaknya perusahaan melakukan mutasi di tanggal 15, (konfirmasi petugas BPJS, mutasi kartu mandiri ke perusahaan dapat dilakukan maksimal tanggal 20, sehingga ada masa non aktif selama 10 hari /hingga 31 September, setelah itu kartu aktif dan menjadi tanggungan perusahaan)

Bagi pekerja penerima upah, baik yang kepesertaannya baru, mutasi dari mandiri ke perusahaan, atau mutasi dari perusahaan ke perusahaan, untuk mengantisipasi akibat diberlakukannya ketentuan cut off BPJS Kesehatan dengan tingginya turn over di banyak perusahaan, agar dapat memperkecil resiko masa non-aktif kartu antara lain :

  1. Untuk tenaga kerja baru, perusahaan mulai mensyaratkan data diri karyawan dengan melampirkan kartu keluarga dan copy kartu BPJS Kesehatan bagi yang sudah terdaftar BPJS pada setiap lamaran kerja.
  2. Untuk tenaga kerja baru, perusahaan mulai mensyaratkan copy paklaring pada setiap lamaran kerja, agar apabila status kartu BPJS masih aktif pada perusahaan lama, perusahan dapat melakukan eksekusi pemindahan tanggungan.
  3. Memaksimalkan masa cut off untuk melakukan entri data peserta baru (peserta yang belum terdaftar BPJS Kesehatan) melalui sistem new-edabu. (terbaru 2015)
  4. Memaksimalkan masa cut off untuk melakukan mutasi manual (mutasi dilakukan dengan mendatangi langsung kantor BPJS) bagi peserta yang sudah memiliki kartu BPJS mandiri maupun pindahan dari perusahaan.
  5. Memastikan peserta BPJS Mandiri sudah melakukan pembayaran premi BPJS mandiri sebelum ditentukannya jadwal aktivasi kartu yang akan menjadi tanggungan perusahaan berikutnya.
  6. Khusus mutasi peserta BPJS Mandiri ke perusahaan, mutasi dapat dilakukan di periode akhir masa cut off, namun sampai hari ini, (belum menerima ketentuan pasti) bahwa hingga pada tgl 20, proses mutasi BPJS mandiri ke badan usaha masih dapat dilakukan untuk mengurangi masa non-aktif hingga akhir bulan.
  7. Penambahan anggota keluarga, perubahan data peserta, dan perubahan faskes setelah 3 bulan, sebaiknya dilakukan oleh tenaga kerja sendiri untuk meminimalkan tanggung jawab perusahaan.
Entri ini ditulis dalam Tak Berkategori oleh . Buat penanda ke permalink.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *